99 Kyai Kharismatik NU

KHR. AS’AD SYAMSUL ARIFIN
SITUBONDO JAWA TIMUR
WAFAT: 1410 H / 1990 M

TOKOH KARISMATIK YANG TAMPIL DI SAAT KRITIS

Menapaki jejak perjalanan hidup Kiai As’ad ibarat menonton sebuah film dokumenter yang memikat. Di tubuhnya terbaca hal ihwal NU sejak kelahiran hingga perkembangan kontemporernya. Ia adalah personifikasi dari sosok yang utuh dari tubuh NU sendiri. Tampil dan berperan aktif dalam situasi kritis, tersingkir atau menyingkirkan diri di saat keadaan normal kembali. Ini tidak lain karena keikhlasannya dalam melakukan setiap perubahan. Baginya setiap perubahan di jalan Allah itu adalah amal yang karena itu tak patut kita mengharap pamrih di dalamnya.

Kiai As’ad telah mengambil peran strategis ketika para Ulama resah gelisah menghadapi problem-problem keumatan dan mereka berkeinginan untuk berhimpun dalam suatu organisasi tertentu. Lalu lahirlah NU. Akan tetapi setelah organisasi berhasil terbentuk, nama Kiai As’ad hampir tak terdengar lagi. Dan 20 tahun kemudian barulah namanya muncul kembali ketika mewakili NU menjadi anggota parlemen melalui pemilu 1955. Hanya empat tahun Kiai As’ad bermain dalam gelanggang politik praktis dan selanjutnya namanya kembali pudar seperti terbawa angin entah kemana.

Lebih seperempat abad kemudian, yaitu pada pertengahan 1982, sosoknya kembali muncul ke permukaan, yakni pada saat NU tengah berada di ambang kehancuran. Kali ini pun hanya sekejap tampil di pentas. Tak lebih dari lima tahun kemudian, karena situasi yang sudah normal, namanya kembali tenggelam. Walhasil Kiai As’ad adalah seorang generasi NU, ia turun pada saat genting dan kembali ke pesantren saat normal, ia telah berperan menyelamatkan NU meski tidak populer.

Dan hal itu bukan hanya dialami oleh Kiai As’ad, karena hampir sebagian besar Ulama sufi bersikap dan bernasib sama sebagaimana Kiai As’ad. Mereka seakan sengaja menjauh dari kejaran popularitas dan pujian. Kiai As’ad sering mengutip sebuah perlambang Ibnu ‘Athaillah dalam syarh al-Hikam. Idfan wujudaka fii ardl al-khumul” (pendamlah dirimu dalam perut bumi). Dan oleh sebab itu, terhadap segala sikap dan tindakan Kiai As’ad, hanya Tuhan dan Kiai As’ad sendiri yang mengetahui maksud dan tujuannya.

 

SEBAGAI AKTIVIS POLITIK

Di zaman kemerdekaan perjuangan Kiai As’ad selalu mengikuti ritme gerakan NU. Di samping berjuang memanggul senjata, ia juga aktif mengikuti gerakan NU. Ketika NU menjadi anggota istimewa Masyumi, misalnya, Kiai As’ad juga aktif di Masyumi, bahkan ia juga sempat menghadiri muktamar partai Masyumi 1950, di saat hubungan NU dan Masyumi mulai retak. Lantas ketika NU mempelopori terbentuknya Liga Muslimin yang anggotanya terdiri dan PSII, Perti dan NU, nama Kiai As’ad juga disebut punya andil besar dalam mempelopori lahirnya Liga Muslimin tersebut.

Ketika NU keluar dari Masyumi dan menjadi partai politik sendiri, posisi Kiai As’ad kala ini cukup dilematis, antara tetap berada di Masyumi atau berbalik membesarkan Partai NU. Tampaknya Kiai As’ad menjatuhkan pilihannya pada yang kedua. Kiai As’ad menyatakan bahwa keluarnya NU dan Masyumi merupakan ujian sekaligus peluang bagi NU untuk membuktikan kebesarannya dan kemampuannya untuk berdiri sendiri. Kiai As’ad Syamsul Arifin tanpa ragu sedikit pun langsung melakukan mobilisasi massa untuk mendukung partai NU.

Meski tinggal di ujung timur pulau Jawa, nama Kiai As’ad menggema di Pusat. Terbukti pada tahun 1957 sampai 1959, Kiai As’ad tercatat sebagai anggota konstituante. Namun suaranya ketika ini belum terdengar lantang. Atas penarikan kembali surat pernyataan pengunduran dirinya itu, para ulama terkemuka yang menjadi saksi pengunduran itu kemudian merasa dipermainkan. Mereka pun patah arang dengan Kyai Idham Chalid.

Timbul reaksi pro dan kontra terhadap ikrar yang dicabut kembali itu. Sebagian kalangan menilai bahwa ikrar Idham Chalid dilakukan dengan tekanan. “Para ulama senior ditunggangi kepentingan tertentu untuk menurunkan kepemimpinan Kiai Idham Chalid. Oleh karena itu, ikrar pengunduran diri Kiai Idham Chalid tidak sah, karena ia terpilih dalam forum muktamar. Oleh sebab itu, pengunduran diri atau penggantian umum harus dilakukan lewat muktamar”, Kata mereka.

Sementara itu, Kiai As’ad dan beberapa kiai senior lainnya berpendapat bahwa ikrar pengunduran diri itu sah dan tidak dapat dicabut. Mereka berpendapat bahwa sesuatu hak yang sudah diberikan atau direlakan menurut hukum fiqh tidak dapat dicabut lagi kecuali muncul kerelaan dan yang menerima hak.

Dari perbedaan pendapat itu, kemudian telah membuat tubuh organisasi NU seakan terbelah menjadi dua kubu. Kubu pertama dikenal dengan kubu Cipete yang di nahkodai oleh KH. Idham Chalid (didukung kaum politisi seperti Khalid Mawardi, KH. Anwar Musyaddad, Amir Iskandar, KH Ali Yafie dan lain-lain), sedangkan kubu kedua yang dikenal dengan kubu Situbondo terdiri dari Ulama-ulama sepuh seperti KH. Ali Ma’sum, KH. Mahrus Ali, KH. Masykur, KH. Ahmad Siddiq KH. Syaifuddin Zuhri, yang kesemuanya itu dipimpin oleh KH. As’ad Syamsul Arifin. Kedua kubu ini saling berhadapan secara diametral sehingga lahirlah koreksi total terhadap kepemimpinan Kiai Idham Chalid.

Sejarah kemudian mencatat bahwa NU terseret konflik berkepanjangan akibat maju mundurnya KH. Idham Chalid. Dalam kaitan ini pula Kiai As’ad tak kenal lelah meyakinkan berbagai pihak akan pentingnya pembenahan di dalam tubuh NU, mengingat posisinya yang strategis bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Adapun puncak dan perjuangan gigihnya Kiai As’ad ditandai pada awal Agustus 1983, dengan didampingi oleh menteri Agama H. Munawir Sadzali, Kiai As’ad untuk kesekian kalinya menghadap Presiden Suharto. Dalam kesempatan itu, Kiai As’ad menegaskan akan pendirian NU yang menerima Pancasila. Sejak semula, NU berdasarkan Pancasila dan UUD 45. Sila pertama selaras dengan doktrin tauhid, tegasnya kepada Presiden. Dengan ini lapanglah jalan kubu Situbondo untuk mengadakan Muktamar NU ke 27, yang pada akhirnya memilih Kiai As’ad sebagai ahl al-halli wa al-aqli.

Yang terang di saat kondisi dan situasi NU tengah kritis adalah bahwa Kiai As’ad sebagai pelaku sejarah yang masih hidup merasa terpanggil untuk ikut mendiagnosa dan mengungkap kembali sejarah berdirinya NU yang belum banyak diketahui publik. la bercerita mengenai perannya sebagai mediator menjelang berdirinya NU. Bahkan tidak hanya itu, Kiai As’ad juga bercerita mengenai wasiat KH. Hasyim Asy’ari pada dirinya agar tetap menjaga NU.

 

BERPERAN MENYELAMATKAN NU

Pada tahun 1926, Kiai Hasyim mengutus kiai As’ad yang waktu itu menjadi santrinya bersama Mahfudz Siddiq  dan Asnawi untuk menyampaikan undangan kepada ulama terkemuka pada saat itu. Mereka itulah yang pada 16 Rb 1344 H berkumpul di Surabaya dan bersepakat mendirikan organisasi Ulama yang diberi nama Jam’iyah NU.

Karena perannya itu, Kiai As’ad tak bisa meninggalkan NU. Di samping jam’iyah ini terasa sangat cocok untuk dirinya, juga karena Kiai As’ad merasa menerima amariah dan Kiai Hasyim Asy’ari, yaitu pada dua bulan sebelum wafatnya dimana Kiai Hasyim telah berwasiat menitipkan NU kepadanya. Namun dalam kurun waktu yang cukup panjang, Kiai As’ad lebih memilih menjaga titipan itu dan balik layar.

Kiai As’ad kemudian lebih banyak mencurahkan perhatiannya pada urusan pesantren. “Saya ini orang pesantren, bukan orang politik” katanya. Agaknya Kiai As’ad menyadari bahwa pesantrennya dirasakan mengalami kemunduran akibat dirinya terlalu aktif dalam politik. Namun demikian, Kiai As’ad tetap didatangi orang untuk dimintai nasehat serta fatwanya dalam berbagai hal, termasuk masalah politik. Yang mendatanginya bukan hanya para nelayan, petani, pedagang, dan para kiai, melainkan juga para pejabat pemerintah, dan anggota legislatif sampai pemerintah pusat dan daerah. Pada tahun 1959, secara nasional praktis nama Kiai As’ad sudah tidak terdengar lagi. Hal inilah yang membuat Kiai As’ad kemudian tidak merasa “diteken” oleh Idham Chalid dalam muktamar ke-NU ke-26 di Semarang bulan Juni 1979.

Berkaitan dengan muktamar sebagaimana tersebut, Idham Chalid berjanji dihadapan para ulama, termasuk Kiai As’ad, bahwa dirinya tidak bersedia lagi untuk mencalonkan diri kembali sebagai ketua umum PBNU. ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada calon pemimpin NU lainnya yang relatif lebih muda. Bahkan Idham Chalid berjanji akan mendukung mereka. Tapi ketika pemilihan ketua umum dilakukan, ternyata ada beberapa cabang NU yang mencalonkan kembali Idham Chalid sebagai ketua dan ternyata Idham pun bersedia untuk kembali memangku jabatan ketua umum PBNU.

lnilah yang membuat calon lain yang dijanjikan akan didukung Idham Chalid dan para ulama, termasuk Kiai As’ad, jengkel. Mereka merasa dikecoh dan dipermainkan Idham Chalid. Kejengkelannya itu antara lain yang membuat Kiai As’ad bersedia “tohpati” untuk menurunkan Idham Chalid dari jabatannya sebagai Ketua Umum PBNU.

Dan atas kejadian ini, Muktamar Semarang yang berhasil memutuskan NU untuk kembali menjadi Jam’iyyah dan telah memiliki program dasar pengembangan, sebagai pegangan kegiatan warga NU tidak terealisasi akibat banyak dan aktivis NU yang masih saja mengacu pada kegiatan politik praktis. Dengan kata lain, upaya pemantapan NU lumpuh sehingga tidak bisa berjalan dengan baik.

Keadaan NU semacam itulah yang kemudian melahirkan Munas Alim Ulama di Kaliurang pada September 1981. Dalam munas itu, terjadi pro dan kontra tentang perlu tidaknya jabatan Ra’is A’am diisi kembali. KH. Idham Chalid dan kawan-kawan, yang notabene dan sayap politik NU, menganggap jabatan itu tidak perlu di isi sampai muktamar  berikutnya. Akan tetapi, sayap ulama berpendapat sebaliknya. Akhirnya Munas memutuskan agar jabatan itu diisi kembali. Sayap politik menganjurkan KH. Anwar Musaddad, yang saat itu menjabat sebagai wakil Ra’is A’am, untuk mengisi Ra’is A’am. Sementara para Ulama, dimotori KH. Achmad Siddiq dan Kiai Syaifudin Zuhri, mengajukan KH. Ali Ma’sum sebagai calon Ra’is A’am. Kiai As’ad yang tak hadir dalam munas itu mengirim pesan. “Saya mendukung Kiai Ali Ma’sum sebagai Ra’is A’am”. Begitu pesannya. Ternyata kemudian, Kiai Ali Ma’sumlah yang terpilih sebagai Rais A’am.

Tidak lama setelah berakhirnya Munas, bangsa Indonesia menghadapi Pemilu ketiga semasa Orde Baru. Berkaitan dengan pemilu tersebut, dalam susunan calon legislatif dari PPP, ternyata tokoh-tokoh NU yang dikenal sebagai pemrakasa Munas Kaliurang tergusur. Dan ini sungguh memprihatinkan dimana jatah kursi NU di DPR pun menjadi berkurang. Dan dari kenyataan ini, Idham Chalid adalah tokoh yang dituduh sebagai pihak yang bertanggung jawab. Hal ini dikarenakan bahwa Idham Chalid selain menjabat ketua Umum PBNU juga menjabat sebagai Presiden PPP.

Pada 29 Januari 1982 Pengurus Besar Syuri’ah NU mengadakan rapat pleno di kediaman KH. Masykur di Jakarta. Rapat membahas berbagai hal sehubungan dengan kemelut yang melanda NU dan menentukan langkah-langkah yang perlu diambil dalam menghadapi PPP. Rapat tersebut antara lain memutuskan, NU akan mempertimbangkan kedudukannya dalam PPP. Namun dalam menghadapi pemilu 1982, PBNU masih berfatwa agar warga NU tetap berpartisipasi dalam Pemilu dan tetap dalam barisan PPP Calon-calon yang tergusur pun masih semangat berkampanye untuk PPP.

 

Bersambung!

D kutipan dari:  Buku 99 Kiai Kharismatik Indonesia Jilid 2 (Pustaka Anda Jombang, 2010)